Nova R. Tamon
kabarbmr.com, Kotamobagu– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu siap menindaklanjuti putusan Panwas yang memerintahkan verifikasi ulang terhadap dukungan calon perseorangan Jainudin Damopolii-Suharjo Makalalag (JaDi-Jo).
 
Putusan sendiri keluar pada Kamis (28/2) lalu, usai Panwas Kota Kotamobagu menggelar Sidang Musyawarah Sengketa yang diajukan pasangan calon Tatong Bara-Nayodo Koerniawan. Majelis memutuskan menerima sebagian permohonan pasangan calon yang didukung oleh delapan partai politik tersebut agar melakukan verifikasi ulang selama lima hari terhadap dukungan calon perseorangan Jainudin Damopolii-Suharjo Makalalag di enam desa dan kelurahan. Rencananya proses verifikasi akan dimulai Sabtu (3/3).
 
“Kami (KPU Kota Kotamobagu) diperintahkan untuk segera menindaklanjuti keputusan Panwas,” ujar Ketua KPU Kota Kotamobagu, Nova Tamon pada rapat koordinasi yang juga dihadiri unsur forkopimda di Kantor KPU Kota Kotamobagu, Jumat (2/3/2018).
 
Sebelum menegaskan kesiapan lembaganya, KPU Kotamobagu menurut Nova telah berkordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara maupun KPU RI di Jakarta.
 
Sementara itu, Ketua Divisi Hukum KPU Kota Kotamobagu, Amir Halatan, yang ikut berkonsultasi ke Manado dan Jakarta, menambahkan, regulasi sudah jelas, bahwa ada UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengikat penyelenggara, (dalam hal ini KPU) untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu. Menurut dia tidak bisa pihaknya menafsirkan lain putusan tersebut. “Jadi beda antara putusan dengan rekomendasi. Kalau rekomendasi cukup dijawab atau dibalas, tapi kalau putusan harus dilaksanakan,” jelas Amir.
 
Amir juga mengungkapkan, hasil kordinasi dengan KPU provinsi dan pusat meminta agar KPU Kotamobagu bersikap tegas dan tidak boleh keluar dari aturan yang sudah ditetapkan. “Sehingga keputusan Panwaslu Kota harus ditindaklanjuti. Putusan tersebut tidak bisa ditafsirkan dan sudah sesuai ketentuan,” tandasnya.
 
Kapolres Bolmong, AKBP Gani Fernando Siahaan, berjanji akan mengawal prosesnya sampai ke kelurahan dan desa. Dia menegaskan apabila dalam pelaksanaan verifikasi ulang ditemukan teror, intimidasi atau bahkan money politic, maka pihaknya tidak segan untuk menindak. “Satgas akan menjaga proses ini hingga selesai. Demikian juga keamanan, kami akan kawal PPS yang akan bertugas nanti,” ucap Gani. (hupmas kotamobagu/ed diR)

TIDAK ADA KOMENTAR