Rapat Pleno Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Yang Digelar KPU

kabarbmr.com, kotamobagu– Rapat Pleno dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Bakal Perseorangan dalam tahapan Verisikasi Faktual yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu jumat, (29/12/3017) di Kantor KPUD Kotamobagu, berjalan alot.

Pasalnya, Panwaslu Kota Kotamobagu yang dikomandani Musly Mokoginta lengkap dengan dua anggotanya, mencecar Komisioner KPU dengan berbagai Temuan dan Laporan Masyarakat, sehingga membuat Pleno yang diagendakan untuk merekap jumlah total dukungan melalui tahap Verifikasi Faktual, sempat menohok pada regulasi-regulasi yang dinilai Panwaslu telah dilanggar.

“Kami pihak Panwaslu berkerja berdasarkan Perbawaslu. Dalam regulasi tersebut, Panwas berhak mendapatkan segala bentuk dokumen untuk mendukung kerja-kerja pengawasan kami. Yang menjadi pertanyaan disini adalah, kenapa saat Panwaslu meminta Formulir Model B1.KWK , kenapa KPU tidak mau memberikan Dokumen tersebut”, tanya Anggota Panwaslu Kotamobagu Amaludin Bahansubu.

Spontan Komissioner KPU Amir Halatan yang membidangi DPD visi Hukum dan Perundang-undangan menggapi bahwa “Jika Panwaslu berkerja sesuai Perbawaslu, maka KPU berkerja berlandaskan pada PKPU”, seloroh Amir. Dia melanjutkan, “Di PKPU, Formulir B1.KWK dikecualikan karena bersifat rahasia, karena terkait dengan dukungan. Formulir tersebut bisa diserahkan, jika ada persetujuan dari orang yang namanya termuat dalam dokumen tersebut untuk daftar verifikasi faktual”, ujarnya.

“Jika Pihak Panwaslu melihat ini memiliki indikasi pelanggaran, silahkan diproses.!”, kata Halatan tegas. Tapi, proses Pleno ini harus tetap jalan”, tutupnya. (flo)

 

TIDAK ADA KOMENTAR