Kabarbmr.com, Kotamobagu – Terkait penyesuaian Upah Minimum (UMP) sebesar Rp. 2.8 Juta di Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Kotamobagu sampai saat ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas  Perindustrian dan Tenaga Kerja Kotamobagu, Hidayat Mokoginta kepada sejumlah awak media. “Begitu Juknis dari Dinas tenaga Kerja (Disnaker) Sulut kami terima, maka akan segera dilakukan sosialisasi ke seluruh perusahaan yang ada di Kotamobagu,” ujar Hidayat.

Hidayat menegaskan kalau seluruh perusahaan yang ada di Kotamobagu idealnya wajib menerapkan pembayaran upah karyawan berdasarkan UMP. “Tentunya UMP itu wajib hukumnya sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Tetapi disesuaikan juga dengan kemampuan perusahaan,” tambahnya.

Dirinya menambahkan, jumlah perusahaan di Kotamobagu saat ini berkisar ratusan, namun menurutnya yang mampu menerapkan UMP tersebut hanya beberapa dari jumlah perusahaan yang ada. “Ada sekitar 28 perusahaan yang kami nilai wajib menerapkan UMP tersebut. Dimana, jika Juknis sudah ada kita akan segera mensosialisasikan ke perusahaan tersebut agar mereka bisa segera menerapkan pembayaran UMP ke karyawan,”tutupnya. (oni)

TIDAK ADA KOMENTAR