Hi Yusuf Mooduto

Kabarbmr.com, Bolmong—Sanggahan Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bolmong, Yulien Papuling, terhadap data dugaan korupsi Rp 8 miliar DAK Non Fisik Bidang Kesehatan, yang siap dilaporkan Aliansi LSM Bogani di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), balik ditanggapi Ketua LSM Aliansi Indonesia—salah satu personel Aliansi LSM Bogani, Hi Yusuf Mooduto.

Kata Yusuf, hak Yulien Papuling sebagai Plt Kadis Kesehatan, menyanggah temuan 8 LSM (Aliansi LSM Bogani, red).

Namun, kata Buya, sapaan akrab Yusuf Mooduto, penataan anggaran perjalanan dinas bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)  2016 itu, sangat fantastis.

“Inilah SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka,’’ucap Buya, via telepon selular, Minggu (20/08/2017) malam tadi.

Menurutnya, regulasi yang disebut Yulien Papuling, yakni Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71/2016 tentang DAK Non Fisik, sebagai cantolan SPPD Rp 8 miliar tersebut, sudah dipelajari Aliansi LSM Bogani yang dikordinirnya.

“Nanti kita buktikan di KPK,’’ucapnya, lugas.

Akan halnya, dugaan korupsi Rp 23 miliar gaji sertifikasi guru 2011-2016. “Juga akan kita buktikan di pengadilan,’’tandasnya.

Diketahui, indikasi korupsi di sejumlah SKPD Pemkab Bolmong berbandrol Rp 48 miliar—termasuk Rp 23 miliar gaji guru sertifikasi—laporan dari Aliansi LSM Bogani, sudah masuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut).(niq)

TIDAK ADA KOMENTAR