Hi Yusuf Mooduto

Kabarbmr.com, Bolmong—Kordinator Aliansi LSM Bogani, Hi Yusuf Mooduto, Rabu (16/08/2017), menegaskan data dugaan korupsi Rp 48 miliar lebih APBD Bolmong sejak tahun anggaran 2012 hingga 2016, sebelum pihaknya bertolak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pekan ini.

Menurut Yusuf, penegasan data dimaksudkan agar publikasi sebelum pihaknya ke KPK, tidak simpang siur.

Buya, sapaan akrabnya, merinci dugaan korupsi temuan gabungan 8 LSM ini meliputi; penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sertifikasi guru di Dinas Pendidikan sebesar Rp 23 miliar semenjak 2011-2016.

“Indikasi korupsinya adalah, guru yang sudah meninggal dunia dan yang pindah daerah, sertifikasinya tetap dibayar, tidak dikembalikan ke kas daerah,’’ungkap Yusuf.

Masih di Dinas Pendidikan, indikasi kuat korupsi terjadi pula pada pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2013 untuk SMA. Kegiatan yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 7,4 miliar itu, mencangkup pengadaan buku, mebelir dan alat peraga. “Terjadi mark up, jumlahnya tidak sesuai yang diterima sekolah. Buku yang diadakan adalah buku tua. Kami sudah mengambil sampel di 6 sekolah,’’sebutnya.

Berikutnya, anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 4,8 miliar, kuat dugaan fiktif. “Kegiatannya tidak dilaksanakan, sebagian dananya sekitar Rp 1,6 miliar mengalir di DPRD Bolmong,’’ungkapnya.

Yusuf Mooduto juga menegaskan, adanya dugaan penyelewengan dana Rp 12 miliar. “Dana ini tidak ditata di APBD Induk 2012-2013, tetapi dicairkan dan dilaksanakan dalam bentuk proyek yang dibagi di 5 Dinas dan Badan, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan dua dinas lagi yang pada data kami masih diberi tanda tanya. Dari data ini menunjukan Bolmong terkorup di Sulawesi Utara (Sulut),’’tandasnya.(niq)

TIDAK ADA KOMENTAR