Hi Yusuf Mooduto (tengah depan, berdasi) bersama personel Aliansi LSM Bogani.

Kabarbmr.com, Kotamobagu—Kordinator Aliansi LSM Bogani, Hi Yusuf Mooduto, kembali menghentak publik dengan temuan dugaan korupsi Rp 48 miliar lebih dana APBD Bolmong sejak tahun anggaran 2012-2016.

Puluhan miliar dana APBD itu diduga digarong 6 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), semasa Salihi Mokodongan dan Yanni Roni Tuuk menjabat Bupati dan Wakil Bupati Bolmong.

“Kasus korupsi ini akan kami bawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pekan ini,’’kata Yusuf Mooduto, via telepon selular, kepada wartawan media ini, Senin (14/08/2017).

Buya, sapaan akrab Yusuf Mooduto, menyebut aksi sejumlah SKPD menyamun puluhan miliar uang negara itu, terjadi di sejumlah proyek yang dibiayai APBD.

“Proyek-proyek itu ada di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan DPPKAD,’’sebut mantan anggota DPRD Bolmong tiga periode itu.

Mooduto mengungkap, praktek korupsi itu meliputi; selisih gaji CPNS sebesar Rp 1,2 miliar yang tidak dibayarkan DPPKAD Bolmong, penyelewengan dana proyek pemeliharaan jalan dan jembatan senilai Rp 4,8 miliar di Dinas Pekerjaan Umum—penyamunnya disebut melibatkan oknum anggota DPRD Bolmong, serta garong Dana Alokasi Khusus (DAK), sertifikasi guru dan sejumlah kegiatan di Dinas Pendidikan sebesar Rp 7 miliar.

“Selain itu, ada temuan Rp 12 miliar yang tidak ditata di APBD Bolmong,’’sebut Mooduto.

Sebelumnya, gabungan 8 LSM di Bolmong itu membeber dugaan pemerasan Rp 1,8 miliar, guna proses penerbitan rekomendasi Bupati Bolmong untuk pembangunan terminal khusus (Tersus) yang diajukan PT Conch North Sulawesi Cement (CNSC). Dalam rekomendasi ditanda tangani Bupati Bolmong saat itu Salihi Mokodongan, tertulis lokasi pembangunan Tersus di Desa Solog, Kecamatan Lolak. Tapi faktanya dibangun di Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang.

Selain itu, penjualan lahan Hak Guna Usaha (HGU)—kini dibangun pabrik oleh PT CNSC—seharga Rp 3 miliar, diduga dilakukan secara ilegal oleh Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) dan PT Sulenco kepada PT CNSC. Lahan HGU yang dijual ke PT CNSC itu sudah berstatus tanah negara, karena kontrak karya PT Sulenco sudah tidak diperpanjang sejak 2005.

Dugaan pemerasan dan penjualan tanah negara itu, laporannya kini sedang berproses di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado.

“Di Kejati segera ada pemanggilan, sementara di PTUN masih ada perbaikan berkas,’’kata Yusuf Mooduto.(niq)

TIDAK ADA KOMENTAR